Bantuan Tugas Belajar S1, S2, S3 Kemenkes

Kementerian Kesehatan RI membuka kesempatan bantuan tugas belajar untuk jenjang S1, S2, dan S3 di lingkungan Kemenkes. Pendanaan kuliah penuh ini diproritaskan bagi SDM yang bekerja di fasilitas kesehatan, baik di pusat maupun daerah.

Jika berhasil, para penerima beasiswa tugas belajar Kemenkes akan mendapatkan bantuan biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi, biaya pendidikan yang terdiri dari SPP, matrikulasi dan praktek, biaya riset, dan convey keberangkatan dan kepulangan.

Persyaratan:
1. Curriculum Studi/Peminatan yang diambil, sesuai dengan lampiran 1.
2. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Curriculum Studi/Peminatan yang diambil dapat menyesuaikan dengan peminatan sesuai kebutuhan Element Pusat.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah
4. Mendapatkan ijin tertulis/surat tugas dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik.
5. Masa kerja barrier kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS
6. Curriculum studi/peminatan yang akan ditempuh harus mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi;
7. Usia maksimal dihitung pada saat seleksi administrasi di Pusat :
     a. Curriculum Strata I (S-1) atau setara berusia barrier tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
     b. Curriculum Strata II (S-2) atau setara berusia barrier tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
     c. Curriculum Strata III (S-3) atau setara berusia barrier tinggi 40 (empat puluh) tahun;
8. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan (Dosen, Peneliti dan Widyaiswara), usia maksimal dihitung pada saat seleksi administrasi di Pusat :
    a. Curriculum Strata I (S-1) atau setara berusia barrier tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    b. Curriculum Strata II (S-2) atau setara berusia barrier tinggi 42 (empat puluh dua tahun) tahun;
    c. Curriculum Strata III (S-3) atau setara berusia barrier tinggi 47(empat puluh tujuh) tahun;
9. Curriculum studi yang diikuti pada Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) yang terakreditasi nominal “B”, dan apabila Curriculum Studi dan Peminatan yang dibutuhkan tidak terdapat di PTN, maka calon peserta dapat mengikuti seleksi akademik di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terakreditasi nominal “B” dari lembaga yang berwenang;
10. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
11. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
12. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir barrier kurang bernilai baik;
13. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
14. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
15. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
      a. Curriculum Strata I (S-1) barrier lama 4 (empat) tahun;
      b. Curriculum Strata II (S-2) barrier lama 2 (dua) tahun;
      c. Curriculum Strata III (S-3) barrier lama 4 (empat) tahun;
16. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 15, masing-masing dapat diperpanjang barrier lama 1 tahun (2 semester) atas persetujuan sponsor dan/atau instansi.
17. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 16, dapat diberikan perpanjangan kembali barrier lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan reputation menjadi izin belajar dan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
18. Jangka waktu pemberian bantuan beasiswa adalah selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 15.
19. Bagi calon peserta telah mengabdikan diri nominal 3 (tiga) tahun, khusus dosen nominal 1 (satu) tahun setelah lulus pendidikan terakhir.
20. Peserta tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
21. Untuk angka 17 Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi SDM Kesehatan yang bekerja di Element Pusat dan UPTnya diatur dalam ketetapan tersendiri oleh Kementerian Kesehatan cq. Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan, untuk PNS yang bekerja di Provinsi/Kabupaten/Kota tetap mengikuti ketentuan
Pemerintah Daerah masing-masing.
22. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar dan pemberi bantuan beasiswa, sebagai berikut :
      a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, barrier kurang 6 (enam) bulan sekali/for every semester;
      b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.
23. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
24. Memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan.
25. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya yang disebabkan oleh kelalaiannya dan atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
26. Tidak memperoleh tunjangan struktural/fungsional dan penghasilan lainnya.
27. Ijin dari suami/istri bagi yang sudah menikah.

Penetapan Peserta Tugas Belajar:
a. Penetapan peserta tugas belajar SDM kesehatan dengan sumber dana DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan dan DIPA Poltekkes Kemenkes akan dilakukan secara bersama dengan element utama dan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan hasil seleksi akademik.
b. Keputusan penetapan peserta tugas belajar SDM kesehatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan RI.
c. Peserta tugas belajar SDM Kesehatan dari element utama dan UPT-nya yang dibiayai dari sumber dana di luar pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, persyaratan administrasi mengacu pada surat edaran.

Petunjuk lengkap permohonan bantuan tugas belajar Kemenkes 2013 bisa diunduh di sini. Dalam panduan tersebut juga tersedia lampiran yang dibutuhkan sebagaimana persyaratan. Selamat mencoba!

Incoming search terms:

  • beasiswa keperawatan kemenkes RI taun 2015
  • beasiswa ppsdm kemenkes 2015
  • beasiswa s2 ppsdm kemenkes 2015
  • Beasiswa tugas belajar PNS 2015
  • ppsdm tubel 2015